Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 49.065.000
PT. lnspirasi Multitama Andalan
CV. Multi Lisensi
PENGANTAR
CV. Multi Lisensi
Multi Lisensi merupakan Persekutuan Komanditer (CV yang didirikan pada tahun 2014 di Yogyakarta, Indonesia. CV. Multi Lisensi bergerak di bidang penelitian, survei, konsultasi media, pengadaan barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia, dan jasa lainnya. Dalam praktek kerja, kami bermitra dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah pada lingkup profesional senbagai bentuk kontribusi bagi pembangunan daerah.
Impian kami adalah untuk menjadi perusahaan konsultan terkemuka di indonesia. Misi kami adalah memberikan layanan konsultasi yang berkualitas melalui keterlibatan para ahli di bidangnya masing-masing. Inovasi adalah kunci dalam segala hal yang kami lakukan. Di Multi Lisensi, kami membangun lingkungan kerja yang produktif dan bersahabat melalui penelitian dan evaluasi berkala untuk perbaikan persuhaan.
NILAI PERUSAHAAN
Visi
Menjadi perusahaan yang professional, terpercaya dan inovatif
Misi
- Menyajikan jasa konsultansi yang berkualitas & solutif dengan melibatkan ahli yang kompeten di bidangnya.
- Menjaga performa kerja yang memuaskan untuk pemberi kerja.
- Membangun iklim kerja yang produktif dan bersahabat.
- Melakukan riset dan evaluasi berkala untuk peningkatan kualitas perusahaan.
Pengalaman Kami
Detail Proyek
Proyek Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD Kota Yogyakarta tentang Penataan Transportasi lokal merupakan kajian yang dilatarbelakangi dari fenomena meningkatnya angka kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kecemasan para pengguna jalan dan masyarakat kota Yogyakarta dalam berkendara. Naskah akademik disusun berdasar kajian teoritis serta implementasi pada pengaturan jalan, sengketa tanah, hingga transportasi umum. Meninjau dari perundang-undangan serta norma dan asas perundang-undangan yang ada, maka naskah akademik ini disusun sebagai bahan dan dasar dalam pembuatan peraturan daerah mengenai penataan transportasi.
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 180.950.000
Detail Proyek
Penyusunan NA dan Raperda Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk memberi arah yang jelas, sistematis, komprehensif, dan efektif bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap dan di segala bidang pembangunan. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi, dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender dalam pembangunan merupakan hal yang menjadikan proyek pengarusutamaan gender perlu dilakukan. Naskah akademik ini berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintah, serta uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut. Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang PUG di DIY meliputi: 1.) ketentuan umum yang memuat urusan akademik berisi batasan pengertian, singkatan atau akronim, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal dan 2.) materi yang akan diatur meliputi materi substantif yaitu rincian pelaksanaan pengintegrasian perspektif kesetaraan gender, rincian pelaksanaan komitmen mewujudkan kesetaraan gender, rincian penyusunan, pemutakhiran, dan penggunaan data informasi gender beserta pemanfaatannya dalam PUG, dan sebagainya. Fakta empiris menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengimplementasikan pengarusutamaan gender sebagai upaya menjalankan kewajiban sebagaimana diatur di dalam undang-undang, namun demikian dalam implementasinya belum sesuai yang diharapkan.
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 484.080.000
Detail Proyek
Kabupaten Aceh Besar memiliki lingkup perencanaan tata ruang wilayah seluas 2.903,5 km2 yang terdiri dari 23 kecamatan 68 permukiman dan 604 desa yang terbangun diatas 37 pulau. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 sebanyak 414.490 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,23%. Peningkatan jumlah penduduk dan pengguna kendaraan pribadi yang berkembang pesat berimbas pada permasalahan pembangunan infrastruktur transportasi dan struktur ruang yang tidak terintegrasi dengan baik. Berdasarkan data analisis UPTD setempat menyebutkan rata-rata tingkat keterisian angkutan masal trans koetaradja mencapai 29,66% dan layanan angkutan feeder mencapai 11,81% di tahun 2022. Peningkatan keterisian angkutan masal menjadi motivasi terbesar pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan publik sehingga keikutsertaan masyarakat akan semakin meningkat. Perencanaan Pelayanan Angkutan Masal Perkotaan Trans Koetaradja dimaksudkan untuk memperoleh rencana pengembangan angkutan masal perkotaan di Aceh yang menghubungkan aktivitas masyarakat serta terintegrasi dengan simpul transportasi lainya. Dokumen kajian disusun untuk merumuskan rekomendasi kebijakan terhadap pengembangan angkutan masal perkotaan di Aceh. Hasil kajian meliputi analisis regulasi, tata ruang, kajian pengembangan perkotaan, tinjauan khusus mengenai rencana Banda Aceh Outer Ring Road serta analisis biaya ekonomi. Kajian seputar transportasi juga dilaksanakan seperti analisis sistem transportasi di Aceh, supply-demand, ability and willingness to pay, transit point serta telaah kinerja ruas angkutan Trans Kutaraja.
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 189.722.800
Detail Proyek
Jumlah fakir miskin di Kota Yogyakarta sampai tahun 2018 terdata sebanyak 5.834 namun diperlukan Basis Data Terpadu (BDT) untuk memastikan keakuratan data tersebut. Hal ini penting karena data fakir miskin dan orang tidak mampu yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan dalam penanganan kemiskinan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Hasil proyek mencakup jumlah prelist (daftar awal atau daftar pra-verifikasi yang berisi data individu atau keluarga yang berpotensi menjadi penerima manfaat program sosial atau bantuan sosial) yang diverifikasi dan divalidasi, jumlah data yang ter-entri di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS), serta hasil verifikasi lapangan. Hingga 29 November 2019 jumlah data yang terverifikasi dan tervalidasi adalah 5.834 nama. Dari jumlah tersebut ditemukan 89% data yang terkonfirmasi sesuai, ada 6% rumah tangga yang pindah atau bangunan sensus ditemukan sudah tidak ada, 3.9% rumah tangga tidak ditemukan, sementara sisanya merupakan data ganda atau bagian dari rumah tangga sesuai prelist. Telaah data bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi program pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai sasaran sehingga memberi dampak positif bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang ada di Kota Yogyakarta.